Sejarah & Profil Pengadilan Agama Luwuk

Sejarah & Profil Pengadilan Agama Luwuk

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Luwuk

Pengadilan Agama Luwuk dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966 serta Surat  Kepala  Jawatan Peradilan Agama Makassar No. Ac/2/168 tanggal 18 Mei 1968.

Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Luwuk

Dengan adanya Perubahan status  Pemerintah daerah , dimana  Daerah Swapraja Banggai menjadi  Daerah tingkat II Banggai  dengan adanya Keputusan Menteri Agama RI No 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966 serta Surat  Kepala  Jawatan Peradilan Agama Makassar No. Ac/2/168 tanggal 18 Mei 1968, maka Pengadilan Agama Luwuk dibuka dan didirikan  mulai tanggal 17 Juni 1968.

Dengan lahirnya Pengadilan Agama Luwuk  di kabupaten Banggai maka  bertambah pula perkembangan sejarah peradilan di Republik ini, sehingga perjalannyapun  selalu beriringan dari masa kemasa mengikuti perkembangan zaman.
 1.  Masa Sebelum Penjajahan               

Dalam perjalanan sejarah Islam di Kabupaten Banggai sebelum zaman penjajahan sampai zaman penjajahan disebut Kerajaan Banggai lembaga Tahkim berlaku sejak zaman permulaan Islam masuk ke Daerah Kerajaan Banggai, meskipun pada saat itu masyarakat Islam belum terbentuk secara resmi. Pada saat itu bila terjadi sengketa diantara kaum Muslimin, atas kesepakatan bersama mendatangi Pemuka-Pemuka Agama atau Imam Distrik untuk dimintakan jasanya menyelesaikan sengketa di antara mereka.           

Perkembangan Islam di wilayah Kerajaan Banggai ditandai dengan munculnya komunitas-komunitas Islam. Di antara Pemuka-Pemuka Agama ada yang tampil atau ditampilkan sebagai  pemegang  wibawa dan  kekuasaan baik bersifat rohaniah maupun bersifat politis, sekalipun dalam pengertian yang sangat sederhana, tetapi memiliki kewenangan untuk mengadili.  Kelompok elit inilah yang berwenang menunjuk figur-figur tertentu untuk menyelenggarakan urusan. Ketika Kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Nusantara dengan keberadaan struktur atau instansi yang mengurusi kepentingan beragama kaum muslimin mulailah berlaku Tauliyah dari Imam. dan dengan berlakunya Tauliyah dari Imam ini, maka secara administratif menjadikan keberadaan Peradilan Agama serta produk-produk hukumnya lebih abstrak dan lebih kuat.

Berbarengan dengan itu, kerelaan dan ketundukan masyarakat Islam terhadap hukum Islam khususnya dibidang hukum Pidana Islam serta norma norma sosial Islam semakin kuat pula, tidak terkecuali masyarakat Islam di kerajaan/Kabupaten Banggai.

2. Masa Penjajahan Belanda sampai Penjajahan Jepang           

Pengaruh penyebaran agama Islam dan penerapan norma-norma sosialnya berlangsung dalam tempo yang sangat cepat yang disebabkan oleh nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Islam mampu  memikat hati masyarakat. Hukum Perdata Islam (al-Ahwal al-Syahsiah) merupakan bagian Hukum yang hidup dan berlaku bagi sebagian rakyat Indonesia  termasuk di Kabupaten Banggai. 

Realitas inilah yang berlaku ketika Belanda mulai menginjakkan kakinya di Bumi Mutiara Kabupaten Banggai. Semangat keislaman yang hidup dalam masyarakat muslim sangat kuat dan solid. Belanda kemudian melakukan Deislamisasi  dengan tujuan mengaburkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam. sebahagian masyarakat kemudian beranggapan bahwa Islam sekedar menyuruh untuk beriman dan beribadah kepada Allah sebatas hubungan individu dengan Allah  agar kelak hidup sejahtera di Akhirat sebaliknya Islam tidak boleh ikut campur dengan masalah-masalah duniawi. 

Khusus dalam bidang hukum di Peradilan Agama, dengan cara sistematis penguasa Kolonial Belanda mengaktualisasikan politik Islam, walaupun tidak dapat menghimpun pelaksanaan Hukum Islam dan keberadaan Peradilan Agama, namun berhasil mempersempit Kompetensi Absolut Peradilan Agama. 

Pada masa pendudukan Jepang kebijaksanaan administrasi pemerintahan sebagaimana pada umumnya berlaku di Nusantara, administarsi pemerintahan di daerah Kabupatyen Banggai termasuk bidang hukum dan Peradilan meneruskan ketentuan-ketentuan yang telah ada.sebelum terbentuk Pengadilan Agama kekuasaan kehakiman bidang agama dilaksanakan oleh imam Distrik

3. Zaman Kemerdekaan

Berbarengan dengan pembentukan Pengadilan-Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama diberbagai daerah dalam wilayah R.I, berlangsung pula upaya penataan organisasi Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman, pada saat itu Peradialan Agama mulai mengalami peningkatan terutama untuk berlakunya UU No 1/1974.

4. Berlakunya UU No 1 Tahun  1974

Sejak berlakunya UU No 1 Tahun 1974 yang dilengkapi dengan PP No 9 tahun 1975, Pengadilan Agama mulai mengalami peningkatan yang sangat menggembirakan termasuk di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk. Namun masih jauh ketinggalan di banding Pengadilan Umum terutama tentang produk putusan yang masih harus dikukuhkan di Pengadilan Negeri.

5.  Masa Berlakunya UU No 7/1989

Sejumlah problem yang masih dialami oleh Pengadilan Agama Luwuk seperti produk putusannya harus dikukuhkan di Pengadilan Negeri, berakhir setelah berlakunya UU No.7/1989 yang dilengkapi dengan Kepres No 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.

6.  Pemekaran Wilayah

Melalui Kepres No. 62 tahun 2002 tangal  28 Agustus 2002 yang semula wilayah hukum Pengadilan Agama   Luwuk meliputi  Kabupaten Banggai  dan Banggai  Kepulauan  dimekarkan  menjadi  dua Pengadilan yaitu Pengadilan Agama Luwuk yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Banggai dan Pengadilan Agama Banggai dengan wilayah hukum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sejarah Pembentukan Daerah Kabupaten Banggai

Awalnya daerah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten banggai berdiri beberapa kerajaan, salah satunya adalah Kerajaan Banggai. Perkembagan Kerajaan Banggai yang berpusat di Kepulauan Banggai menjadi kerajaan utama dari beberapa kerajaan yang ada. 

Sekitar abad ke-13, yakni pada masa keemasa Kerajaan Singosari yang berpusat di Jawa, khususnya saat Kerajaan Singosari berada di bawah Kekuasaan Raja Kartanegara tahun  1288-1298, Kerajaan Banggai telah dikenal dalam sejaraj Indonesia di mana Kerajaan Banggai menjadi bagian dari Kerajaan Singosari. Demikian pula di masa Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh HayamWuruk (1351-1389), Kerajaan Banggai dikenal dengan sebutan Benggawi, dan menjadi bagian Kerajaan Mojopahit.

Bukti kuat bahwa Kerajaan Banggai telah terkenal sejak Zaman Mojopahit dengan nama Benggawi dapat dilihat dari apa yang ditulis oleh salah seorang Pujangga Mojopahit bernama Mpu Prapanca dalam bukuinya  “Negara Kartanegara”.

Sekitar tahun 1580-an Kerajaan Banggai mulai memperluas wilyah kekuasaanya sampai ke Banggai darat yang dilakukan oleh seorang Panglima Perang bernama Sultan Babullah dari Kerajaan Ternate.

Sejak lama di Kerajaan Banggai telah dikenal adanya struktur Pemerintahan Demokratis. Pucuk Pimpinannya adalh seorang raja dalam menjalankan pemerintahannya raja dibantu oleh staf eksekutif atau dewan menteri yang dikenal

dengan sebutan Komisi empat. Komisi empat terdiri atas:

1.  Mayor Ngopa atau Raja muda

2.  Kapitan Lautan atau kepala Angkatan Perang    

3.  Jogaga atau menteri dalam Negeri.

4.  Hukum Tua atau Pengadilan.

Raja Banggai yang terakhir adalah Raja Syukuran Aminuddin Amir yang memerintah sampai Tahun 1959.

Ide pembentukan daerah Tingkat II Banggai pada awalnya, lahir setelah adany tuntutan beberapa partai politik. Diantaranya pernyataan politik dari Organisasi Kerukunan Pelajar (OKP) Luwuk Banggai dipimpin Aziz Larekeng. Mereka menyampaikan aspirasinya kepada Partai Politik yang berada di daerah, dan melalui saluran formal DPR di PSG. Wakil Swapraja kemudian membentuk BPDO (Badan Penuntut Daerah Otonom) pada tanggal 17 Pebruari 1956 yang terdiri dari tokoh Partai Politik dan unsur Pemerintah Swapraja Banggai. BPDO inilah yang mengirim delegasi ke pusat untuk memperjuangkan Status Daerah Otonomi Tingkat II Banggai.

Dengan Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tanggal 4 Juli 1959 Banggai masuk bagian dari Daerah Poso dibentuk sebagai Daerah Swantara Tingkat II Banggai.

Pada tanggal 12 Desember tahun 1959 terjadilah serah terima pemerintahan dari Raja terakhir Kerajaan Banggai Syukuran Amir selaku Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Banggai di Luwuk kepada Bupati Pertama Bidin. Serah terima dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUOD Nomor : U.07/9/6-1042 tanggal 16 April Tahun 1960 selaku Pejabat Kepala Swantara Tingkat II Banggai yang disaksikan Residen Koordinasi Sulawesi Tengah R.M khusus Dhanupugo.

Berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulaesi tengah Tanggal 4 Pebruari 1961 Nomor Pemb./1/1961, wilayah Kabupaten Banggai dibagi dalam dua wedana (wilayah) yang di sesuaikan dengan  geografis yaitu

a.  Kewedanaan Banggai yang berkedududkan di Luwuk yang meliputi :

     1. Kecamatan  Luwuk  meliputi  lima  distrik  masing-masing  distrik Luwuk,      Kintom,  Batui,  Lamala dan Balantak.

     2. Kecamartan   Pagimana  meliputi  dan  distrik  masing-masing  distrik  Pagimana    dan Bunta.

b. Kewedanaan Banggai Laut berkedudukan di Banggai, meliputi :

    1. Kecamatan Banggai meliputi tiga Distrik masing-masing Distrik Banggai, Lo Bangkurung dan Distrik Totikum.

    2. Kecamatan Kepulauan Peling atau Tinangkung meliputi empat Distrik masing-     masing Distrik Tinangkung, bulagi,
        Buko dan Distrik Liang.

Secara hukum Daerah Tingkat II Banggai dibentuk pada tanggal 4 Juli 1959 berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II se - Sulawesi. Akan tetapi Bupati Tingkat II Banggai ketika itu belum dilantik, maka kembali pemerintahan belum berjalan secara efektif.

Pada tanggal 8 Juli 1960 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai yang pertama “Bidin” dikukuhkan sehinggah tanggal 8 Juli 1960 itulah baru Pemerintahan Tingkat II Banggai dimulai secara efektif dan tanggal 8 Juli inilah setiap tahun diperingati sebagai hari lahirnya Kabupaten Banggai.

Bahwa untuk Banggai kepulauan (Bangkep) yang semula masuk dalam satu kabupaten yaitu Kabupaten Banggai, sekarang  telah terpisah dengan adanya pemekaran wilayah.