Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS

Dalam system akuntabilistas kinerja Pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan Strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kwalitas ketrampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas daan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekat untuk meningkatkan kwalitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Untuk melaksanakan itu pada pelaksanaan tugas tahun 2011 Pengadilan Agama Luwuk telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagai berikut :

A. Komponen Rencana Strategi.

1. Visi

Berdasarkan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Luwuk dalam kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan 2014 telah ditetapkan visi kedepan untuk “Mewujudkan Pengadilan Agama Luwuk yang bermartabat dan dihormat untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung”..

2. Misi

Misi yang diemban oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah :

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Luwuk.

b. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan.

c. Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Luwuk.

d. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Luwuk.

3. Tujuan

a. Meningkatkan motifasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat.

b. Menciptakan mobilitas kerja dan kwalitas pelayanan (client service) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor.

d. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu.

e. Meningkatkan penyelesaian perkara.

4. Sasaran

a. Uraian.

1). Terwujudnya kesejahteraan pegawai.

2). Meningkatnya kwalitas SDM pegawai.

3). Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional.

4). Terciptanya keamanan dan kebersihan agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.

5). Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke PTA Palu, Badilag, MA serta pihak-pihak terlait lainnya.

6). Tersedianya dan meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksananan tugas sehari-hari.

7). Tersedianya informasi dan dokumentasi serta adanya standarisasi biaya perkara.

8). Terwujudnya sistim pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.

9). Terlaksananya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

10). Terwujudnya ketertiban administrasi perkara.

b. Indikator

1) Terkelolanya gaji, honorarium dan tunjangan.

Indikator keluaran sub kegiatan :

- Pembayaran gaji/Lembur/Tunjangan pegawai.

2). Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan kantor.

a). Terselenggaranya pelantikan/pengambilan sumpah jabatan.

b). Tersedianya pakaian dinas pegawai.

c). Tersedianya toga/pakaian kerja/Satpam.

d). Terawatnya gedung kantor.

e). Terpakaianya kembali peralatan kantor yang rusak.

f). Terawatnya kendaraan roda 4

g) Terawatnya kendaraan roda 2

h). Terselenggaranya langganan daya dan jasa.

i). Terselenggaranya pengiriman surat-surat/barang/paket dinas.

j). Terselenggaranya operasional perkantoran dan pimpinan.

3). Terlayaninya public dan birokrasi.

Indikator keluaran sub. Kegiatan

- Terselenggaranya perjalanan dinas untuk pembinaan dan konsultasi.

4). Terwujudnya sarana dan prasaranan perkantoran.

Indikator keluaran sub. Kegiatan :

a). Terlaksananya pembangunan gedung kantor.

b). Terlaksananya pembangunan pagar kantor.

c). Tersedianya alat mesin genset.

5). Terselenggaranya penanganan perkara.

Indikator keluaran sub. Kegiatan

- Terselenggaranya operasional persidangan.

 

5. Strategi (Cara mencapai tujuan dan sasaran)

a. Kebijakan

Sebagai sebuah Institusi Negara pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan AgamaLuwuk telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, memerlukan kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan pengelolaan administrasi yustisial dan administrasi umum, peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparatur, mengoptimalkan dukungan sarana dan prasarana hukum, peningkatan dana operasional serta menciptakan iklim kerja pegawai yang harmonis dan budaya kerja disiplin serta produktif, apalagi di tunjang dengan Tunjangan Khusus kinerja (Remunerasi).

Guna memperoleh dukungan dan partisipasi aktif pada masyarakat dan khususnya para pencari keadilan, diperlukan pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat Kota Palu untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam mewujudkan supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum yang diharapkan akan tercapai. Fungsi pelayanan dibidang peradilan haruslah ditunjang dengan dukungan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam bentuk :

a. Kesadaran dan kepercayaan masyarakat bahwa ditempat itu mereka akan memperoleh keadilan.

b. Kesadaran dan kepercayaan masyarakat bahwa Pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai kejujuran dan moralitas yang steril dari KKN.

c. Kesadaran dan kepercayaan masyarakat bahwa Pengadilan adalah tempat bagi orang untuk benar - benar memperoleh perlindungan hukum.

Untuk memperoleh bobot kualitas pelayanan, transparansi akuntabilitas kinerja harus menjadi kewajiban yang melekat pada setiap aparat Pengadilan Agama, sehingga benar - benar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai bagian institusi yang bertanggung jawab dibidang penegakan hukum, Pengadilan Agama Palu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu menetapkan arah kebijakan dan program yang tepat.

Adapun kebijakan yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah sebagi berikut :

1). Mengusulkan penambahan personil

2). Mengikutkan para pelaksana/operator, pejabat struktural dan fungsional pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan penjenjangan .

3). Menciptakan sistim administrasi dan informasi terpadu.

4). Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.

5). Meningkatkan kwalitas dan mutu pelayanan (client service) kepada para pencari keadilan.

6). Menetapkan standarisasi biaya perkara.

7). Menyediakan informasi dan data akurat bagi pencari keadilan melalui media elektronik.

8). Mengefektifkan pelaksanaan persidangan sesuai jadwal.

9). Mengefektifkan kegiatan pola BINDALMIN.

b. Program.

Sebagaimana Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) satuan Kerja Pengadilan Agama Luwuk memiliki tiga program utama yaitu :

1). Penerapan kepemerintahan yang baik.

2). Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.

3). Penegakakn hukum dan HAM.

Penetapan sasaran diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Agama Luwuk. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan.